Bogor.swarapembaharuan.com. Bupati Kabupaten Bogor Rudy Susmanto memastikan Sensus Ekonomi 2026 menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah hingga sepuluh tahun ke depan. Di kesempatan yang sama, ia juga menegaskan pelayanan publik tidak boleh terhenti meski proses hukum Komisi Pemberantasan Korupsi tengah berjalan di lingkungan Pemkab Bogor.
Rudy memimpin langsung rapat pemaparan Badan Pusat Statistik dan rencana tindak lanjut Sensus Ekonomi 2026. Ia menyebut hasil sensus ini menjadi peta arah kebijakan Kabupaten Bogor sampai tahun 2036. Perpanjangan masa pendataan hingga 10 September 2026 dimanfaatkan agar data yang terkumpul benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Data yang tepat adalah kunci pembangunan yang tepat sasaran — membuka peluang investasi, memperkuat perekonomian, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Terkait proses hukum yang sedang berlangsung, Rudy menyatakan menghormati sepenuhnya langkah KPK menyisir dugaan korupsi pemotongan upah pungut serta pengadaan barang dan jasa. Ia meminta masyarakat tidak berspekulasi berlebihan dan menunggu hasil resmi dari lembaga penindak.
“Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan seperti biasa,” tegas Rudy.
Dua hal disampaikan beriringan: merencanakan masa depan jangka panjang dengan data yang kokoh, dan menjaga roda pemerintahan tetap berputar di tengah sorotan hukum.
Yuyun Wahyuni (Ayu)