KNPI Yang Sah Di Bawah Kepemimpinan Dr. Ali Hanafiah: DPW Jawa Barat Dipimpin Rohmat Hidayat, Kabupaten Bogor Dipercayakan Kepada Isanudin Sebagai Ketua Caretaker
Bogor.swarapembaharuan.com. Dinamika kepemimpinan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) kembali mengemuka di Kabupaten Bogor. Berdasarkan data dan dokumen legal yang terverifikasi secara formil dan administratif, pengurus KNPI yang sah secara hukum adalah kepengurusan di bawah Ketua Umum Dr. Ali Hanafiah, dengan DPW KNPI Jawa Barat dipimpin oleh Rohmat Hidayat, dan untuk tingkat Kabupaten Bogor, ditunjuk Isanudin sebagai Ketua Caretaker.
Penunjukan ini merupakan bagian dari agenda nasional reformasi dan pembaharuan KNPI, yang bertujuan untuk mengembalikan marwah organisasi kepemudaan ini ke jalur legal, konstitusional, dan produktif. Dalam waktu dekat, kepengurusan caretaker di Kabupaten Bogor akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) guna melakukan konsolidasi besar-besaran bersama seluruh OKP (Organisasi Kepemudaan) se-Kabupaten Bogor.
Konsolidasi dan Reformasi Total
Isanudin menegaskan, tugas utama kepengurusan caretaker bukan hanya menyelenggarakan Musda, tetapi juga melakukan rekonsolidasi dan pembaruan arah perjuangan pemuda Bogor agar kembali bersatu di bawah payung KNPI yang sah dan legitimate secara hukum.
“Kami tidak sedang membangun kubu baru. Kami hanya menjalankan mandat dari Ketua Umum yang sah, Dr. Ali Hanafiah, untuk menertibkan dan mempersatukan kembali seluruh kekuatan pemuda di Kabupaten Bogor,” ujar Isanudin.
Langkah ini mendapatkan dukungan penuh dari DPW KNPI Jawa Barat, yang secara langsung menurunkan jajaran inti untuk melakukan pembinaan dan penguatan struktur caretaker di Bogor.
Nasrudin Turun Gunung: Tegaskan KNPI Bogor Harus Satu Komando
Dalam momentum konsolidasi di Cibinong, Nasrudin selaku Ketua Harian DPW KNPI Jawa Barat turut hadir langsung mendampingi Ketua DPW Rohmat Hidayat dan jajaran staf caretaker Kabupaten Bogor.
“Kami datang bukan untuk berdebat, tapi untuk menegaskan: KNPI hanya satu, dan yang sah adalah di bawah kepemimpinan Dr. Ali Hanafiah. Semua struktur di bawahnya harus tunduk pada garis komando resmi. Tidak ada ruang bagi interpretasi liar atau klaim sepihak,” tegas Nasrudin di hadapan peserta konsolidasi.
Nasrudin juga menambahkan bahwa DPW KNPI Jawa Barat tidak akan mentolerir adanya oknum yang mengatasnamakan KNPI tanpa dasar hukum yang sah. Menurutnya, setiap tindakan atau kegiatan yang menggunakan nama KNPI tanpa SK resmi dari kepengurusan Dr. Ali Hanafiah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etik dan manipulasi organisasi.
“Jangan biarkan pemuda terpecah hanya karena ambisi pribadi segelintir orang. KNPI bukan panggung politik, tapi rumah legal perjuangan generasi muda. Yang benar adalah yang memiliki SK Kemenkumham dan SK Ketua Umum yang sah — bukan sekadar spanduk dan pengakuan di media sosial,” lanjutnya tajam.
Teguran Moral bagi Pihak yang mengklaim dalam konteks psikologi kepemimpinan, publik kini dihadapkan pada fenomena klaim kebenaran ganda. Banyak pihak mencoba tampil sebagai “KNPI yang sah” dengan narasi masing-masing. Namun secara legal formil dan legal standing, kebenaran itu hanya dapat diukur melalui dua dokumen otentik:
Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang menetapkan badan hukum organisasi.
SK Kepengurusan dari Ketua Umum KNPI yang sah, yaitu Dr. Ali Hanafiah.
Dengan demikian, setiap pihak yang masih mengaku sebagai KNPI versi lain patut menguji legalitasnya di hadapan publik dan hukum. Karena tanpa dasar hukum yang sah, setiap klaim hanyalah bayangan tanpa bentuk — suara yang keras, namun tanpa legitimasi.
Seruan Persatuan Pemuda Bogor
DPW KNPI Jawa Barat di bawah kepemimpinan Rohmat Hidayat memberikan mandat penuh kepada Isanudin untuk memulihkan tatanan kepemudaan di Kabupaten Bogor. Langkah ini dianggap strategis untuk meneguhkan kembali arah gerak KNPI sebagai rumah besar pemuda yang menampung seluruh aspirasi OKP dan komunitas lintas ideologi.
“Hari ini bukan tentang siapa yang paling vokal, tapi siapa yang paling legal. Bukan siapa yang mengaku KNPI, tapi siapa yang diakui negara,” tegas Rohmat Hidayat.
Gerakan reformasi ini akan terus bergulir hingga seluruh struktur KNPI di tingkat kecamatan dapat terbentuk secara sah dan terverifikasi oleh DPW serta DPP.
Penutup
Kepada seluruh elemen pemuda, Isanudin menyerukan agar tidak terjebak dalam propaganda dualisme organisasi, melainkan bersatu dalam jalur legal yang telah ditetapkan.
“Kita hidup di era transparansi. Siapa yang sah, pasti bisa menunjukkan dokumen resminya. Siapa yang tidak sah, akan terungkap dengan sendirinya,” pungkasnya dengan nada tegas.
Catatan Redaksi:
Kepengurusan KNPI yang sah mengacu pada pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, serta Surat Keputusan Ketua Umum DPP KNPI Dr. Ali Hanafiah, yang menugaskan Rohmat Hidayat sebagai Ketua DPW KNPI Jawa Barat, Nasrudin sebagai Ketua Harian DPW, dan Isanudin sebagai Ketua Caretaker KNPI Kabupaten Bogor.
(Red)