Bogor.swarapembaharuan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menggelar Forum Perempuan, Anak dan Disabilitas tahun 2026, di Ruang Rapat aula DP3AP2KB, Cibinong, Rabu (4/03/26), Kegiatan tersebut jadi wujud komitmen pemerintah untuk memastikan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas memperoleh ruang partisipasi yang setara dan berkeadilan.
Acara pelaksanaan forum komunikasi perempuan anak dan disabilitas ini di hadiri Narasumber dari DP3AKB Propinsi Jawa Barat (Shindy Diah Ayu Lestari, S.IP.M.Hub.Int.) dan Bapperinda Kabupaten Bogor (Tika Mustika Effendi, S.T,M.Sc.),serta ketua DWP Kabupaten Bogor (Disi Salistiawati Ajat), ketua GOW, ketua Iwapi, Ketua Kadin, Perangkat Daerah terkait, Perwakilan Kelompok Perempuan, Forum Anak, Perwakilan Kelompok Penyandang Disabilitas dan tokoh agama dan masyarakat.
Ir.Sussy Rahayu Agustini, M.Si., menyampaikan Forum Komunikasi Perempuan, Anak dan Disabilitas ini sebagai pedoman pelaksanaan dengan tersusunnya rumusan program kegiatan prioritas sebagai bahan masukan perencanaan pembangunan 2027.
Kemudian daftar usulan prioritas untuk bahan kegiatan konsultasi publik dan forum komunikasi perempuan, anak dan disabilitas dengan membuat berita acara kesepakatan di wilayah kabupaten Bogor, pungkasnya.
Mewakili Bupati Bogor, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra), Zaenal Ashari menyampaikan arahan Bupati Bogor yang menegaskan bahwa forum tersebut merupakan bagian penting dari proses perencanaan pembangunan daerah.
“Forum ini merupakan bagian penting dari proses perencanaan pembangunan daerah, sebagai bentuk komitmen kita untuk memastikan bahwa perempuan, anak, dan penyandang disabilitas memperoleh ruang partisipasi yang setara dan berkeadilan,” ujarnya.
Zaenal Ashari menyampaikan, dalam praktek pembangunan, kepentingan dan kebutuhan perempuan, anak, serta penyandang disabilitas masih kerap terabaikan. Padahal, kelompok tersebut bukan hanya objek pembangunan, melainkan subjek yang memiliki perspektif, pengalaman, dan kontribusi penting bagi kemajuan daerah.
“Karena itu, Bapak Bupati menekankan bahwa Forum Perempuan, Anak dan Disabilitas harus menjadi ruang untuk menyelaraskan kebutuhan, aspirasi, dan program pembangunan yang responsif gender, ramah anak, serta mengedepankan inklusivitas,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa isu-isu strategis terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pemenuhan hak penyandang disabilitas harus menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah dan diintegrasikan secara substantif ke dalam dokumen RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2027.
“Seluruh perangkat daerah untuk tidak hanya hadir secara administratif, tetapi benar-benar memahami dan menindaklanjuti setiap usulan yang disampaikan dalam forum tersebut,” jelasnya.
Acara di lanjutkan dan di akhiri dengan paparan narasumber, diskusi kelompok, presentasi / paparan kelompok, perumusan program dan penanda tanganan kesepakatan.
Yuyun Wahyuni (Ayu)
